Layanan Non ODS (Lebih dari 1 Hari)

Pelaksana
Bidang Pendd. Madrasah
Persyaratan
  1. Rekomendasi Pendirian Madrasah dari Kankemenag Kab/Kota
  2. Proposal Pendirian Madrasah dari Pemohon (terdiri dari persyaratan administratif, teknis dan kelayakan)
  3. FC sah Akte Notaris organisasi berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI atau pejabat lain sesuai ketentuan yang berlaku
  4. FC sah Surat Keputusan Pengurus lembaga calon penyelengara tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Organisasi Berbadan Hukum dilengkapi dengan fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk masing-masing
  5. FC sah dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari lembaga calon penyelenggara
  6. FC sah Surat Keputusan pengurus lembaga calon penyelenggara tentang Struktur Manajemen dan Personalia Madrasah yang akan didirikan.
  7. Surat Pernyataan kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit untuk 1 (satu) tahun berikutnya (bermaterai 6000)
  8. Dokumen kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  9. FC sah Surat Keputusan tentang Pengangkatan calon Kepala Madrasah
  10. Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Madrasah
  11. FC sah Ijazah terakhir calon Kepala Madrasah
  12. Daftar Calon Guru Madrasah
  13. Daftar Riwayat Hidup Guru Madrasah
  14. FC sah Ijazah terakhir Guru Madrasah
  15. Daftar Calon Tenaga Kependidikan Madrasah
  16. Daftar Riwayat Hidup Tenaga Kependidikan Madrasah
  17. FC sah Ijazah terakhir Tenaga Kependidikan Madrasah
  18. Daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki
  19. Gambar/foto daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki
  20. Fotokopi sertifikat kepemilikan tanah/lahan atas nama lembaga calon penyelenggara
  21. Dokumen Studi Kelayakan yang meliputi aspek tata ruang, geografis, ekologis, prospek pendaftar, sosial dan budaya, dan demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal
Lama Layanan
6 hari
Biaya Layanan
Rp 0
Pelaksana
Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah
Persyaratan
    -
Lama Layanan
3 hari
Biaya Layanan
Rp 0
Pelaksana
Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah
Persyaratan
    -
Lama Layanan
3 hari
Biaya Layanan
Rp 0
Pelaksana
Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah
Persyaratan
  1. FC Sah Surat Keputusan Penetapan/Ijin sebagai PPIU dari Menteri Agama yang masih berlaku
  2. FC Sah Akta Notaris Pendirian PT dan/atau perubahannya
  3. FC Sah SuratKeterangan Terdaftar sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM
  4. FC Sah Akta Notaris Pembukaan Kantor Cabang PPIU
  5. FC Sah Surat Keterangan Terdaftar sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM
  6. FC Sah Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Pemda setempat (Desa/Lurah/Kecamatan) yang masih berlaku
  7. Surat Keterangan/Penunjukkan sebagai Kantor Cabang dari Kantor Pusat PPIU-nya
  8. FC sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik perseroan
  9. FC sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan Kantor Cabang
  10. Biodata pemilik perseroan
  11. Biodata pimpinan Kantor Cabang
  12. Susunan/Struktur Kepengurusan Kantor Cabang PPIU beserta biodatamya
  13. Memiliki Sumberdaya Manusia di Bidang : Tiketing, Tour Planer dan Dokumen Perjalanan, Keuangan, Akuntansi, Pemasaran, Pembimbing Ibadah
  14. Memiliki Kantor Domisili tetap dan atau sewa minimal 3 (tiga) tahun dan dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung manajemen operasional
Lama Layanan
5 hari
Biaya Layanan
Rp 0
Pelaksana
Pembimas Hindu
Persyaratan
    -
Lama Layanan
3 hari
Biaya Layanan
Rp 0
Pelaksana
Pembimas Kristen
Persyaratan
    -
Lama Layanan
3 hari
Biaya Layanan
Rp 0
Pelaksana
Bidang Pendd Agama dan Keagamaan Islam
Persyaratan
    -
Lama Layanan
3 hari
Biaya Layanan
Rp 0
Pelaksana
Sub Bagian Hukum dan KUB
Persyaratan
  1. Surat Permohonan dari Paniita/Lembaga pelaksana kegiatan
  2. Profil Ormas/Lembaga (Visi, Misi, AD/ART, Susunan Pengurus)
  3. Biodata Pemohon
  4. FC Identitas Pemohon
Lama Layanan
3 hari
Biaya Layanan
Rp 0
Pelaksana
Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah
Persyaratan
  1. FC Akta Notaris Pendirian PT sebagai Biro perjalanan Wisata yang memiliki bidang keagamaan/perjalanan ibadah
  2. FC Surat Pengesahan Akta Notaris dari Kemenkumham
  3. FC Ijin Usaha Biro Perjalanan Wisata setempat harus sudah beroperasional paling singkat 2 (dua) tahu dibuktikan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
  4. FC Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Pemda setempat yang masih berlaku
  5. FC Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan
  6. Surat Rekomendasi dari Kankemenag Kabupaten/Kota setempat (asli)
  7. FC Surat Rekomendasi dari instansi Pemda Provinsi setempat dan/atau Kab/Kota setempat yang membidangi pariwisata
  8. FC Laporan Keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit Akuntan Publik
  9. Susunan dan struktur pengurus perusahaan (asli)
  10. FC Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Biodata Pemegang saham dan anggota Direksi dan Komisaris (Semua WNI beragama Islam)
  11. FC NPWP atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan
  12. Memiliki SDM berpengalaman di bidang BPW (minimal 3 orang): ticketing, tour planner, dokumen perjalanan, berpengalaman di bidang keuangan
  13. Memilliki kantor domisili tetap dan atau sewa minimal 3 (tiga) tahun dan dilengkapi sarana prasarana (ruang minimal 60 m2)
  14. Memiliki mitra biro penyelenggara ibadah ibadah umrah di Arab Saudi yang mempunyai ijin resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi
  15. FC Sertifikat keanggotaan ASITA; dan
  16. Foto-foto kondisi muka kantor dan ruang pelayanan serta kegiatan bimbingan umrah
Lama Layanan
3 hari
Biaya Layanan
Rp 0
Pelaksana
Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah
Persyaratan
  1. FC Akta Notaris Pendirian PT sebagai Biro perjalanan Wisata yang memiliki bidang keagamaan/perjalanan ibadah
  2. FC Surat Pengesahan Akta Notaris dari Kemenkumham
  3. FC Ijin Usaha Biro Perjalanan Wisata setempat harus sudah beroperasional paling singkat 2 (dua) tahu dibuktikan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
  4. FC Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Pemda setempat yang masih berlaku
  5. FC Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan
  6. Surat Rekomendasi dari Kankemenag Kabupaten/Kota setempat (asli)
  7. FC Surat Rekomendasi dari instansi Pemda Provinsi setempat dan/atau Kab/Kota setempat yang membidangi pariwisata
  8. FC Laporan Keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit Akuntan Publik
  9. Susunan dan struktur pengurus perusahaan (asli)
  10. FC Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Biodata Pemegang saham dan anggota Direksi dan Komisaris (Semua WNI beragama Islam)
  11. FC NPWP atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan
  12. Memiliki SDM berpengalaman di bidang BPW (minimal 3 orang): ticketing, tour planner, dokumen perjalanan, berpengalaman di bidang keuangan
  13. Memilliki kantor domisili tetap dan atau sewa minimal 3 (tiga) tahun dan dilengkapi sarana prasarana (ruang minimal 60 m2)
  14. Memiliki mitra biro penyelenggara ibadah ibadah umrah di Arab Saudi yang mempunyai ijin resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi
  15. FC Sertifikat keanggotaan ASITA; dan
  16. Foto-foto kondisi muka kantor dan ruang pelayanan serta kegiatan bimbingan umrah
  17. Laporan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan daftar jamaah yang telah mengikutinya/terdaftar di PPIU-nya
  18. Bukti telah memberangkatkan jemaah umrah minimal 200 orang selama 3 (tiga) tahun;
  19. Hasil akreditasi PPUI minimal B; dan
  20. Surat Keputusan Penetapan sebagai PPIU/ijin operasional PPIU yang masih berlaku
Lama Layanan
4 hari
Biaya Layanan
Rp 0
Pelaksana
Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah
Persyaratan
  1. FC Sah Surat Keputusan Penetapan/Ijin sebagai PPIU dari Menteri Agama yang masih berlaku
  2. FC Sah Akta Notaris Pendirian PT dan/atau perubahannya
  3. FC Sah SuratKeterangan Terdaftar sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM
  4. FC Sah Akta Notaris Pembukaan Kantor Cabang PPIU
  5. FC Sah Surat Keterangan Terdaftar sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM
  6. FC Sah Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Pemda setempat (Desa/Lurah/Kecamatan) yang masih berlaku
  7. Surat Keterangan/Penunjukkan sebagai Kantor Cabang dari Kantor Pusat PPIU-nya
  8. FC sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik perseroan
  9. FC sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan Kantor Cabang
  10. Biodata pemilik perseroan
  11. Biodata pimpinan Kantor Cabang
  12. Susunan/Struktur Kepengurusan Kantor Cabang PPIU beserta biodatamya
  13. Memiliki Sumberdaya Manusia di Bidang : Tiketing, Tour Planer dan Dokumen Perjalanan, Keuangan, Akuntansi, Pemasaran, Pembimbing Ibadah
  14. Memiliki Kantor Domisili tetap dan atau sewa minimal 3 (tiga) tahun dan dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung manajemen operasional
  15. Laporan data jamaah umrah selama 3 (tiga) tahun terakhir
Lama Layanan
4 hari
Biaya Layanan
Rp 0